Begini Penjelasan Kuasa Hukum Mardani H Maming, Soal Aliran Dana ke Bendahara Umum PBNU

Dengan susunan diredaksinya, yakni Hendry Soetio sebagai Direktur dan M. Bahruddin sebagai Komisaris.

Kemudian, pada 28 Februari 2014 terjadi pernyataan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa di PT. ATU. Sehingga kemudian PT. ATU sebagai pemegang saham 30 persen, berubah menjadi PT. TSP dengan Direktur M. Aliansyah dan  komisaris M. Bahruddin.

Lalu, 20 Agustus 2014 atas inisiatif Hendry Soetio selaku Direktur PT. ATU pada saat itu menawarkan perubahan pembagian hasil atau deviden 30 persen PT. TSP dipersamakan dengan Fee Rp 10.000/Mt batubara, dengan maksud untuk mempermudah hasil penghitungan, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian antara PT. TSP dan PT. ATU.

Pada 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2016, atas dasar keinginan Hendry Soetio selaku Direktur PT. PCN yang memiliki 70 persen saham, ingin menguasai 100 persen saham PT. ATU, agar dapat melakukan pinjaman bank.

Selanjutnya, Hendri Soetio menawarkan merubah saham 30 persen milik PT. TSP menjadi Fee Rp.10.000/Mt yang diserahkan kepada PT. Permata Abadi Raya (PT. PAR) yang merupakan bagian dari perusahaan B69.

“Inilah yang menjadi tagihan PT. PAR kepada PT. PCN yang disebut Christian dalam persidangan yang mengalir kepada klien kami Mardani H Maming,” katanya.

Lebih jauh Irfan Idham menjelaskan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, akhirnya terjadi perubahan nama pelabuhan milik PT. ATU menjadi pelabuhan PT. PCN yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut. BX-285/PP 008.

“Dalam pertimbangannya SK Dirjen Perhubungan Laut itu, di poin B disebutkan bahwa terminal untuk kepentingan sendiri yang akan dikelola oleh PT. PCN sebelumnya adalah milik PT. ATU yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan berdasarkan Keputusan Menhub No. KP.940 tanggal 28 November 2011,” ujarnya.