Hak Interpelasi KDS Tak Ada Kejelasan, Igun Pertanyakan Keseriusan DPRD Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasioanl (PAN) DPRD Kota Depok Igun Sumaro masih mempertanyakan kelanjutan dari hak interpelasi dari program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Depok ini mengungkapkan, berdasarkan undang-undang tata tertib, hak interpelasi masih tetap bisa berlanjut jika terdiri dari tujuh anggota.

“Hak interpelasi masih tetap bisa berlanjut, minimal ada tujuh anggota yang mengajukan, bukan tujuh fraksi. Karena pada saat anggota dewan mengajukan interpelasi itu secara individu bukan fraksi,” ucap Igun kepada JPNN.com, dikutip Senin (27/6).

Hingga saat ini 33 anggota dewan masih tetap mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Jika nantinya mereka mengundurkan diri, maka itu sebuah dagelan politik yang dipertontonkan kepada masyarakat,” terangnya.

Selain itu, jika nantinya ada yang mengundurkan diri tentu semuanya harus sesuai prosedur dan membuat keterangan secara tertulis.

“Karena saat mengajukan mereka sudah tanda tangan secara tertulis. Kalau mengundurkan diri juga harus membuat keterangan secara tertulis,” ujarnya.

Namun, pihaknya masih akan tetap maju untuk melanjutkan hak interpelasi ini.