Igun Sumarno Pertanyakan Kejelasan Hak Interpelasi Program KDS

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Igun Sumarno mempertanyakan kejelasan hak interpelasi yang diajukan 33 anggota DPRD Kota Depok dari lima fraksi, yang hingga kini belum dijadwalkan dalam badan musyawah (Bamus) DPRD Kota Depok.

Dirinya meminta agar hak intereplasi segera dibamuskan, karena persoalan Kartu Depok Sejahtera (KDS) sudah menjadi perhatian masyarakat bahkan ke tingkat nasional.

“Saya ingin merunut permasalahan dari awal, pada Mei kami sama-sama tahu bahwa 33 anggota DPRD dari lima fraksi melayangkan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penjadwalan paripurna tentang hak interpelasi,” ucapnya kepada JPNN.com, Jumat (17/6).

Tetapi nyatanya hingga saat ini kejelasan soal jadwal pembahasan interpelasi bersama Bamus DPRD Kota Depok tak kunjung terealisasikan.

“Ketika saya lihat jadwal, hingga akhir Juni ini tidak ada jadwal untuk Bamus membahas interpelasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan Rapat Paripuna dua hari lalu, Igun menanyakan hal tersebut kepada pimpinan DPRD terkait penjadwalan itu.

“Saya sudah bertanya kepada Ketua DPRD hak interpelasi yang kami layangkan perkembangannya sudah sampai di mana, bahkan saya juga meminta tolong interpelasi ini segera dijadwalkan di Bamus,” teranganya.

Igun juga menyayangkan ada beberapa agenda kegiatan paripurna yang sebelumnya tidak ada tetapi dijadwalkan, sedangkan interpelasi yang sejak awal sudah dicanangkan justru belum ada kejelasan.