Gegara Hal Ini DPRD Kota Depok Mantap Cabut Hak Interpelasi KDS

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota DPRD Kota Depok mencabut hak interpelasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS), karena dianggap Pemkot Depok sudah memenuhi tuntutan dan masukan DPRD.

Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikravany Hilman membeberkan apa saja usulan dari DPRD yang telah dipenuhi dan bersedia diperbaiki oleh Pemkot Depok.

“Seperti perbaikan data, Pemkot Depok juga mengakui kalau data mereka bermasalah," ucapnya kepada JPNN.com, Kamis (4/8).

Untuk memperbaiki data penerima, pihaknya juga sudah sepakat membuat satu indikator kemiskinan dengan 14 poin untuk memvalidasi data warga miskin di Kota Depok.

“Karena selama ini tidak ada panduan yang pasti soal data kemiskinan, maka kami membuat panduannya dengan indikator kemiskinann yang telah disepakati dan sudah divalidasi,” jelasnya.

Untuk koordinator tingkat kelurahan, hal itu juga akan dievaluasi dan diawasi jika bekerja tidak sesuai dengan ketentuan.

“Itu juga bisa dievaluasi dan bisa diberhentikan kalau dia bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja mereka,” tuturnya.

Begitu juga dengan desain pada KDS yang akan diubah dan warnanya pun akan menjadi warna putih agar lebih netral.