DPRD Cabut Hak Interpelasi KDS, IBH: Ini Semua Karena Komunikasi yang Baik

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membenarkan informasi soal pencabutan hak interpelasi DPRD terhadap program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Pria yang akrab disapa IBH ini mengatakan pencabutan interpelasi dilakukan karena komunikasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah, kemarin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok mencabut hak interpelasinya. Ini semua karena komunikasi yang baik antara eksekutif dengan legislatif,” ucapnya saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (4/8).

Dengan pencabutan hak interpelasi tersebut pihaknya mengucapkan terima kasih atas koordinasi yang terjalin dengan baik selama ini.

“Kami dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok maupun sebagai pribadi mengucapkan terima kasih atas koordinasi yang sangat baik selama ini, sehingga dibuatlah keputusan yang memang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

IBH mengatakan beberapa kali pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan Komisi D, serta dinas-dinas yang terlibat dalam program KDS.

“Para dinas-dinas diminta pendapat dan keterangnnya, atas hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan dari teman DPRD,” kata IBH.

Orang nomor dua di Kota Depok ini menjelaskan setelah rapat koordinasi, lalu ada surat rekomendasi dari Komisi D yang diberikan kepada pimpinan yang bertujuan agar pimpinan melakukan koordinasi dengan kepala daerah.