Kemenkominfo Ancam Tindak Akun Sosmed Penyebar Hoaks Isu Boikot Produk Yahudi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di sosial media yang menyebarkan hoaks terkait produk yang disinyalir terkait Yahudi. Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) akan meminta penutupan akses terhadap akun penyebar hoaks.

"Kalau sudah fix itu hoaks maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (31/10).

Usman melanjutkan, pemerintah kemudian akan mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut. Dan kalau akun itu identifikasi memang suka dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Menurutnya, ajakan boikot produk tertentu memang kerap muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas. Ajakan boikot akan mereda saat eskalasi konflik menurun.

Namun, di tengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel. Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai dengan saran untuk membeli produk lain yang merupakan kompetitor.

Usman mengatakan, pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong yang ada di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.

Kedua, patroli siber menggunakan sumber daya manusia yang bekerja secara tim dan dibagi dalam tiga shift secara bergantian selama 24 jam memantau media sosial. Ketiga, adalah laporan masyarakat.

"Jadi dengan tiga mekanisme itu kami akan identifikasi dan pelajari, kalau memang fix hoaks atau ujaran kebencian kami maka kami akan minta platform untuk men-take down," katanya.