Ini 3 Target Kerja LLDIKTI Wilayah 4 Jabar dan Banten di Tahun 2023

Menurutnya, hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menertibkan adanya penyelenggaran pendidikan tinggi yang melakukan praktik-praktik ilegal, salah satunya ijazah bodong.

Kata Samsuri, mahasiswa yang tak layak lulus akan terlihat dari penomoran ijazah yang terintegrasi secara nasional.

"Misalnya mahasiswa yang diluluskan ternyata kekurangan SKS itu kami bisa cek melalui penomoran ijazah secara nasional, ini untuk kepentingan lulusan beberapa tahun kemudian bisa di cek, dan tidak ada yang bodong," ujar Samsuri.

"Kami tidak mau ada yang bodong, Orang yang tidak pernah kuliah tiba-tiba dapet ijazah itu tidak boleh," sambung Samsuri.

Meski begitu, lanjut Samsuri, terdapat sejumlah tantangan yang terjadi dalam hal tesebut. Salah satunya dari perguruan tinggi yang kerap menginginkan penomoran ijazah berdasarkan yayasannya atau internal.

"Tapi problemnya, masih banyak perguruan tinggi yang maunya pakai penomoran ijazah secara internal. Ini yang kami sekarang gaspol (dorong) harus nomor ijazah nasional," kata samsuri. (mar5/jpnn)