Wujudkan Visi Ihsan Kota Bekasi, Pemerintah Siap Bantu Ponpes Lewat Dana Hibah

Belanja hibah sendiri telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, bahwa pengajuan usulan dan proposal hibah selambat-lambatnya diajukan pada minggu pertama Maret Tahun N-1 Perencanaan.

Pihaknya mendukung keberadaan ponpes melalui peran Kementerian Agama Kota Bekasi yang menghimpun kebutuhan baik dari ponpes maupun hibah yang diberikan instansi vertikal untuk kegiatan pemberian bantuan honorarium kepada guru mengaji, guru madrasah, dan kegiatan keagamaan lainnya.

"Saya sangat konsen dan mendukung kegiatan maupun dana hibah untuk ponpes, tetapi semua ada prosesnya. Mengenai penyelenggaraan kegiatan ponpes dapat diusulkan Kemenag maupun FKPP pada APBD 2024 mengingat pelaksanaan perencanaan dan penyusunan RKPD tahun rencana 2024 akan dimulai Desember 2022 dan Musrenbang RKPD 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023" katanya.

Maka atas usulan-usulan dan proposal terkait dana hibah pesantren, sambung dia, dapat diajukan selambat-lambatnya pada awal Maret 2023 tahun depan.

"Tentunya terhadap pihak terkait yang mempunyai kepentingan pengembangan, pembinaan, dan penguatan pesantren di Kota Bekasi untuk memulai proses perencanaan kebutuhan mulai dari saat ini di 2022," katanya.

Wali Kota kembali memastikan bahwa sebelum terjadi peristiwa walk out Senin lalu, Pemerintah Kota Bekasi telah menunaikan komitmen terhadap ponpes dengan memberikan bantuan-bantuan.

"Ke depan, bantuan akan terus ditambah baik melalui Baznas maupun hibah APBD," tutupnya. (antara/jpnn)