Pakar Hukum Ungkap Dampak Revisi UU KUHAP Jika Diresmikan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah pakar hukum di Kota Bandung menggelar diskusi terkait 'Aspek Krusial dalam Revisi UU KUHAP Perubahan, Dampak, dan Implementasi'.

Hadir sejumlah pembicara yakni Guru Besar UPI Prof Cecep Darmawan dan Dosen Al Ghifari Deni Rismansyah dalam kegiatan yang digelar oleh Lingkar Studi Rakyat Berdaulat. 

Cecep mengatakan, isu RUU KUHAP ini merujuk pada regulasi di mana membutuhkan keterbukaan dan partisipasi supaya masyarakat pun bisa menyampaikan haknya.

Selain itu, asas keterbukaan mulai pembentukan perundangan dari perencanaan sampai ke peninjauan perlu diberikan akses ke publik yang terdampak langsung.

"Penyelidikan dan penyidikan itu kan tugas polisi. Maka, jangan diberikan pula ke Kejaksaan. Kalau ada kekurangan selama ini mestinya ya perbaiki bukan justru dialihkan," kata Cecep ditemui dalam diskusi di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jumat (28/2).

"Jika itu terjadi, maka bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan dua lembaga, dan sisi akurasi penyelidikan akan bermasalah," lanjutnya.

Hal senada diungkap Deni Rismansyah yang menilai memang ada perbedaan antara UU lama dengan RUU ini.

Misalnya, UU lama memiliki konsep di mana ada fungsi jaksa, polisi, dan kehakiman, namun dalam RUU KUHAP ini memakai konsep pidana terpadu di mana di dalamnya ingin mencoba pengendalian perkara dengan dipusatkan di Kejaksaan.