Ikravany Hilman: Angka Kemiskinan Bukan Patokan Keberhasilan Sebuah Kota
jabar.jpnn.com, DEPOK - Sekretaris DPC PDIP Kota Depok Ikravany Hilman turut bersuara terkait kisruh kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi antara Sekjen DPP PDIP dan PKS Depok.
Menurutnya hal ini bukan masalah baper atau tidak baper, tetapi apa yang dikatakan Sekjen PDIP adalah sesuai dengan data yang ada.
“Ini bukan soal baper atau tidak baper. Itu kan tiba-tiba secara masif dilakukan penggalangan opini melalui spanduk, poster, baliho, dan lainnya, yang kemudian ada aksi demonstrasi oleh PKS,” ucap Ikravany, di DPRD Depok, Senin (19/9).
Baca Juga:
Ikra mengatakan kemarin sempat muncul bantahan yang membandingkan dengan Solo, di mana ada yang menyebut bahwa daerah yang dipimpin PDIP angka kemiskinannya meroket.
“Tingkat kemiskinan itu tidak bisa serta merta digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu pemerintahan di tingkat kota. Karena yang memiliki program pengentasan kemiskinan bukan cuma kota, tetapi di provinsi dan nasional juga ada,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan jika berbicara tentang tingkat kemiskinan maka itu hanya sebuah persentase bukan jumlah.
“Jika jumlahnya 50, maka persentasenya tergantung jumlah penduduk. Saat jumlah penduduknya 100 persentasenya jadi 50 persen, kalau 200 maka 25 persen. Jadi, jangan terfokus masalah tersebut, jangan dijadikan itu seolah-olah sebuah prestasi,” kata Ikra.
Ikra tak menampik bahwa pembangunan di Kota Depok memang ada, tetapi sangat disayangkan bahwa berkembangnya sebuah kota dilihat dari angka kemiskinannya.
Ikravany Hilman sebut angka tingkat kemiskinan itu tidak bisa serta merta digunakan sebagai alat ukur keberhasilan sebuah kota dan pemerintahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
