KDS Disebut Jadi Alat Politik dan Tak Tepat Sasaran, Begini Jawaban IBH

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono enggan berkomentar banyak soal kisruh Kartu Depok Sejahtera (KDS), yang merupakan salah satu janji kampanye dirinya bersama Mohammad Idris.

Pria yang akrab disapa IBH ini mengaku tidak bisa berkomentar banyak mengenai mosi tidak percaya yang dilayangkan 38 anggota DPRD kepada Ketua DPRD Kota Depok.

“Itu permasalahan ketua dan anggotanya ya, saya tidak bisa berpendapat terkait hal itu,” ucap IBH, usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa (10/5).

Namun, terkait kekisruhan KDS dirinya mengatakan masih akan menunggu hasil koordinasi pimpinan DPRD dengan Wali Kota Depok.

“Jadi, kami mengacu pada surat saja, jika mereka mengirimkan surat akan kami balas dengan surat, dan kalau mereka ingin bertemu maka kami akan bertemu,” jelasnya.

IBH mengatakan sejauh ini pelaksanaan KDS di lapangan masih terus berjalan dengan baik.

“Semua berjalan sama seperti program-program lainnya,” ujarnya.

Disebut bahwa KDS menjadi alat politik PKS untuk 2024, IBH menyangkal dan menyebut bahwa bantuan itu diberikan kepada masyarakat Kota Depok yang membutuhkan.