Masyarakat Bogor Tuntut Kejati Jabar Kawal Pengungkapan Kasus Dugaan Korupsi RSUD Parung

"Kami datang dari Kabupaten Bogor ke Kantor Kejati Jawa Barat di Kota Bandung untuk meminta mereka mengawal kasus dugaan Tipikor pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung," ucap Tauvan saat ditemui di depan Kejati Jabar, Kota Bandung, Kamis (22/9).

"Kami tak ingin aparat hukum lainnya mengintervensi karena kalau mereka masih dalam tahap kordinasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sudah dalam tahap penyidikan," sambungnya.

Ali menuturkan, sejatinya pengungkapan kasus tipikor tidak diintervensi oleh kepentingan sejumlah oknum penegak hukum. Terlebih, kasus ini merupakan dugaan tipikor pembangunan rumah sakit yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat.

Kehadiran RSUD Bogor Utara sendiri, sudah direncanakan sejak 12 tahun lalu, yang merupakan hasil aspirasi masyarakat di wilayah utara akan kebutuhan rumah sakit, dimana dari lima wilayah, hanya di wilayah utara saja yang belum memiliki RSUD.

"Bagi kami, jika ada pihak lain yang mengintervensi perkara atau kasus ini, atau bahkan memback-upnya berarti ikut membuat susah masyarakat," tegas Ali.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jawa Barat Sutan SP Harahap merespons baik aspirasi massa aksi.

"Penanganan perkara yang sudah dalam tahap penyidikan dan ada kerugian negara, tidak bisa serta merta atau cepat-cepat untuk kami tetapkan tersangka karena jaksa tak ingin adanya kesalahan penyidik bisa membuat bebas tersangka," ujar Sutan. (mar5/jpnn)