PAKSI Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan DPRD Kabupaten Bogor Soal Proyek Pokir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Perhimpunan Aktivis Sosial dan Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dan oknum KPK soal proyek Pokir (pokok pikiran).

Sebagai bentuk perjuangan, PAKSI menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat kemarin (16/9).

Dalam tuntutannya, PAKSI meminta kepada APH agar tidak mengabaikan fakta persidangan yang menyeret DPRD Kabupaten Bogor dengan oknum KPK dalam persidangan terdakwa Bupati Nonaktif Bogor Ade Yasin.

“Semua fakta di persidangan harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, dan saya percaya KPK berani mengusut dan menyelesaikan dugaan adanya makelar kasus di tubuh KPK,” kata Koordinator aksi yang juga Ketua Umum PAKSI, Ahmad Iswanto dalam keterangannya, Senin (19/9).

Kata Ahmad, saat ini seluruh lembaga penegak hukum sedang melakukan langkah nyata untuk menindak anggotanya yang menyalahgunakan wewenang.

“Ini bisa menjadi momentum KPK untuk bersih-bersih terhadap anggotanya yang bermain-main dengan koruptor,” jelasnya.

Namun demikian, apabila KPK tidak serius mengusut kasus ini, maka pihaknya akan mendesak Kejaksaan Agung agar turun tangan melakukan pemeriksaan.

Pasalnya, Kejagung cenderung tidak memiliki kepentingan dalam kasus ini.