Pandangan Cipayung Plus Jabar Soal Pengalihan Subsidi BBM
Di tempat yang sama, Ketua PD KMHDI Jabar Putu Lingga mengatakan, kenaikan harga BBM terjadi karena harga minyak dunia yang naik dan kurs rupiah yang melemah, disertai hutang dolar pertamina yang cukup besar.
“Maka itu, ini langkah safety yang harus ditempuh, jika ingin mendorong perekonomian Indonesia pasca pandemi. Tentunya subsidi ini harus didorong ke sektor-sektor yang lebih urgen,” ujar Putu.
Berbeda, Ketua Umum KAMMI Jabar Ahmad Jundi justru meminta pemerintah agar kembali menimbang rencana kebijakan tersebut.
Pihaknya mengaku menolak kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi karena dianggap berdampak pada kenaikan bahan pokok lainnya.
“Untuk itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tegas agar subsidi BBM tepat sasaran. Misalnya melarang pembelian pertalite untuk mobil, alokasi pertalite hanya diperuntukan untuk motor,” ungkap Ahmad.
Selanjutnya, Ketua Umum PW Hima PUI Jabar Isep Saepulloh berpendapat, bahwa pemerintah seharusnya bisa menganalisis baik secara sosiologis atau secara yuridis keadaan di lapangan terkait rencana penerapan kebijakan subsidi ini.
“Kami menganggap kenaikan BBM itu tidak efektif di saat kondisi ekonomi masyarakat menjerit. Lebih baik alokasi subsidi itu kebidang yang lain. Contohnya Pendidikan dan Kesehatan,” kata Isep.
Selain pandangan-pandangan tersebut, Kelompok Cipayung Plus Jabar juga menyampaikan rekomendasi aksi sebagai respons atas rencana penyesuaian subsidi. Berikut bunyi rekomendasinya:
Organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jawa Barat memberikan pandangan terkait rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
