Kebijakan Beli Migor Pakai NIK Tuai Kritik Pedas Dari DPW APPSI Jabar

“Kebijakan input data NIK bagi pembeli dan pembatasan belanja minyak dengan volume 10 liter, justru semakin menggelitik kenapa menerapkan kebijakan seperti itu,” ujarnya.

Menurut Nang pembatasan pembelian satu NIK 10 liter ini tidak bisa dijelaskan dari mana asal muasalnya, sebab tidak setiap hari konsumen ada yang membeli 10 liter migor.

Artinya, kebijakan ini hanya membuat masyarakat diminta untuk menimbun minyak dalam beberapa bulan ke depan.

Nang menilai, kebijakan itu malah semakin memperkuat asumsi bahwa pemerintah tidak berdaya di hadapan swasta yang menguasai pangsa produksi kelapa sawit.

Jika benar, maka diprediksi konsep DMO bakal kembali gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akan migor.

“Aturan input NIK seolah-olah adanya upaya pengalihan kondisi ketidakmampuan pemerintah menghadapi persoalan mendasar sebenarnya, yaitu meredam beberapa komoditas bahan pokok penting yang saat ini bertengger di puncak level tinggi,” terangnya. (mcr27/jpnn)