Mengakui Surat 'Titip Siswa' Buatannya, Anggota DPRD Kota Bandung Erwin Berdalih Begini

Kata Erwin, dikarenakan kegaduhan yang terjadi, Ia pun menarik secara resmi surat rekomendasi tersebut.

“Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dengan ini saya menarik surat tersebut.

Sebelumnya, Kepala Disdik Jawa Barat Dedi Supandi menegaskan, pihaknya telah menyediakan program khusus bagi masyarakat kurang mampu untuk bersekolah di sekolah negeri. Dia meminta masyarakat untuk tidak melakukan jalur-jalur yang berpotensi melanggar aturan, salah satunya melalui surat dari anggota legislatif.

“Kami sudah ada program itu. Kalau memang tidak mampu hayu kita perjuangkan bersama. Jangan melanggar sistem,” ujarnya.

Selain Disdik, Ombudsman Jabar juga turut merespons adanya surat yang berpotensi melanggar aturan tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana menegaskan, kewenangan yang dimiliki anggota dewan seharusnya dipakai untuk membantu siswa-siswa tidak mampu atau yang kesulitan dalam hal pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Perlu diperhatikan bahwa hal-hal seperti ini berpotensi memunculkan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, maupun diskriminasi yaitu pemberian layanan dengan perlakuan khusus atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan,” kata Dan Satriana.

Diketahui, surat rekomendasi dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, viral di media sosial.