Ombudsman Jabar Bereaksi Keras Soal Surat ‘Titipan Siswa’ Anggota DPRD Kota Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ombudsman Jawa Barat meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengabaikan surat rekomendasi yang disampaikan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung berinsial E.

Diketahui, surat kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat itu bertujuan agar menerima daftar siswa yang direkomendasikan anggota legislatif itu di SMKN yang ditujukan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dan Satriana mengatakan, sebagai penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Disdik harus fokus dalam menuntaskan penyelenggaraan PPDB daring yang juga masih perlu dievaluasi.

“Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara PPDB daring harus mengabaikan surat-surat sejenis aspirasi semacam ini, dan fokus untuk menuntaskan penyelenggaraan PPDB daring yang juga masih perlu perhatian dan perbaikan,” kata Dan kepada JPNN.com, Jumat (24/6).

Menurut Dan, saat ini masyarakat terutama para pendaftar tengah memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan PPDB.

Maka dari itu, apabila membiarkan pelanggaran-pelanggaran seperti ‘titipan’ yang dilakukan anggota dewan, bukan tidak mungkin tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara PPDB maupun pemerintah akan berkurang.

“Membiarkan pelanggaran terjadi selama PPDB, tentunya akan memunculkan ketidakpuasan dan lebih jauh lagi ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada penyelenggara PPDB maupun pemerintah. Ini yang tidak kita inginkan bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, surat dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), viral di media sosial.