Bahas IPPKH, GeoDipa Adakan Pertemuan Untuk Pemenuhan Lahan Kompensasi
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan disebutkan, bahwa atas penggunaan kawasan hutan dimungkinkan dengan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). GeoDipa tetap berkomitmen untuk menyediakan lahan kompensasi dan kami mengapresiasi hal tersebut,” jelas Budi.
Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Irtita mengatakan, ada beberapa hal yang mengunci terkait penetapan lokasi adalah instansi yang membutuhkan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditunjuk secara khusus oleh kementerian.
“Maka selanjutnya adalah peruntukan pengadaan tanah, dalam hal ini lahan kompensasi bukan termasuk dalam kriteria kepentingan umum,” ujarnya.
Dengan demikian, GeoDipa menyadari bahwa keterlibatan stakeholder dan keterbukaan merupakan suatu keniscayaan demi mendapatkan hasil yang optimal.
Sehingga, GeoDipa semakin matang dalam menyusun langkah untuk menyediakan lahan kompensasi IPPKH. (mcr19/jpnn)
PT Geo Dipa Energi (Persero) adakan pertemuan untuk membahas pemenuhan komitmen lahan kompensasi dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
