Dedi Mulyadi Janji Tuntaskan Penolakan Damri di Pangandaran Oleh Organda

"Kalau saya sebagai gubernur, apa pun kebijakan yang itu memberikan keringanan dan layanan yang baik bagi masyarakat pasti saya dampingin, saya support," ucap Dedi.

Dengan begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan tindakan atas persoalan tersebut, dengan catatan harus mengetahui secara pasti seperti dinamika yang terjadi di wilayah Kota Banjar tersebut.

"Nanti kita lihat problem utamanya apa dari penolakan itu. Selama masih bisa didialogkan ya didialogkan. Kalau tidak bisa didialogkan, kalau kebijakan itu memang bermanfaat secara luas bagi publik Jabar, ya pasti saya berikan backup," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, wilayah Pangandaran merupakan primadona apalagi menjelang libur lebaran. Sehingga, akses harus dibuka seluas-luasnya.

"Yang pasti kami akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat wisatawan. Karena bagaimanapun juga wisatawan ini kan butuh akses ya kan, butuh juga transportasi yang memang representasi dan kami berupaya keras ke arah sana," ujar Benny, dalam ketegangannya.

Menurut Benny, penolakan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan. Benny, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Pangandaran, menjelaskan bahwa situasi ini melibatkan organisasi angkutan darat.

Meskipun demikian, mereka tetap berusaha mempersiapkan akses yang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, Damri telah siap untuk mengatasi masalah ini.

"Damri sendiri tidak memiliki masalah. Namun, Organda sebenarnya belum sepenuhnya siap," ujarnya.