Festival Tembakau Sumedang Gaungkan Penolakan Pasal Pertembakauan RPP Kesehatan

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Ratusan petani dan komunitas pertembakauan di Sumedang menyatakan komitmennya menolak pasal-pasal pertembakauan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksana UU Kesehatan No 17 Tahun 2023.

Komitmen penolakan tersebut dinyatakan dalam bentuk cap dan tanda tangan yang dilakukan bersamaan dalam gelaran Festival Tembakau Sumedang pada Sabtu (25/11) di Pasar Tembakau Tanjungsari, Sumedang. 

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat Nana Suryana mengatakan, tembakau merupakan komoditas unggulan dan andalan di Kabupaten Sumedang. 

Sehingga, keberadaan peraturan yang tidak adil dan diskriminatif seperti pengaturan pasal-pasal pertembakauan di RPP Kesehatan akan memberikan dampak negatif yang luas bagi petani dan masyarakat di Jabar. 

"Kabupaten Sumedang, saat ini menjadi salah satu daerah penyuplai tembakau terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dengan luas lahan 2.528 ha, ada 234 kelompok tani yang tersebar di 25 kecamatan," kata Nana dalam keterangannya, Senin (27/11). 

Dengan tegas, Nana menyatakan bahwa petani dan masyarakat pertembakauan menolak dorongan konversi lahan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 457 ayat 7 RPP Kesehatan. 

Adapun dalam RPP Kesehatan itu menyatakan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggung jawab mendorong diversifikasi produk tanaman tembakau dan mendorong alih tanam kepada produk pertanian lain. 

"Kami menolak keras upaya-upaya konversi lahan tembakau," ucap dia.