Penguatan Akselerasi Pajak, Bapenda Integrasi Data dengan Kanwil DJP Jabar 1 

“Banyak dampak positif yang bisa dirasakan. Di antaranya, penguatan lokal taxing power meningkat karena datanya sudah terintegrasi. Kemudian ada harmonisasi antara daerah dan pusat. Jelas dengan data yang terintegrasi bisa membuat potensi meningkat,” ucap Dedi. 

Ia menambahkan, implementasinya relatif akan mudah. Karena, hal ini bukan hal yang baru dari sekian inovasi yang sudah bergulir.

Di sektor integrasi data, upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan tahun ini dilakukan perluasan integrasi pada data dan informasi perpajakan lainnya.

Semua itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Ditjen Pajak Kemenkeu RI dan Ditjen Perinmbangan Keuangan Kemenkeu RI tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Pemprov Jabar. Perjanjian itu berlaku dari 26 Agustus 2020 hingga 26 Agustus 2025.

“ini adalah bagian dari upaya kami dalam reformasi pajak. Alhamdulillah 18 September kemarin mendapat penghargaan dari DJP," terang dia. 

Sementara itu, berdasarkan data dari DJP Jabar 1, pertukaran data ini memberikan keuntungan lebih besar bagi pemerintah daerah, karena pemda akan lebih banyak menggali potensi pajak yang lebih besar ketimbang pusat.

Kepala Kanwil DJP Jabar 1 Erna Sulistyowati menambahkan Penguatan sinergi data pajak antara pusat dan daerah ini telah tertuang dalam perjanjian tripartit antara Kanwil DJP Jabar 1, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah.

"Berdasarkan data kami dengan pertukaran data ini ternyata keuntungan lebih banyak di daerah karena potensi yang banyak digali itu lebih besar di daerah," kata Erna.