Program KDS Jadi Sorotan, Pemkot Depok Mulai 'Merayu' Dewan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Setelah 33 anggota DPRD dari lima fraksi mengajukan hak interpelasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok rupanya telah menyurati DPRD untuk melakukan pembahasan program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

"Saya lupa tepatnya kapan, yang jelas Pemkot Depok sempat menyurati DPRD untuk membahas program KDS tak lama setelah hak interpelasi kami layangkan," kata Ketua Fraksi PAN Igun Sumarno, Senin (27/6).

Surat tersebut berisi ajakan dari Pemkot Depok untuk membahas program KDS melalui rapat terbatas.

"Kalau menjelaskan melalui rapat terbatas tentunya itu tidak ada hubungannya dengan intereplasi yang kami ajukan. Kalau mau menggelar rapat tersebatas seharusnya sebelum kami mengajukan interpelasi," jelasnya.

Igun menyebut pada pekan lalu sempat ada rapat terbatas antara Pemkot Depok dengan anggota DPRD.

“Pekan lalu ada rapat terbatas, tetapi saya tidak mau datang,” singkatnya.

Baginnya, saat interpelasi dilayangkan kemudian Pemkot Depok bersurat untuk menggelar rapat terbatas, hal itu sama saja seperti upaya penghadangan yang dilakukan oleh Pemkot Depok terhadap DPRD.

"Sama saja Pemkot Depok membuat jalan pintas untuk memotong jalan kami agar masalah ini (Program KDS) tidak sampai kepada interpelasi," tegasnya.