Soal Hak Interpelasi Program KDS, Hamzah: Kami Hanya Ingin Kejelasan Bukan Melengserkan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Hamzah menegaskan hak intepelasi yang dilayangkan 33 anggota dewan dari lima fraksi soal program Kartu Depok Sejahtera (KDS), bukanlah langkah untuk melengserkan Wali Kota Depok dari jabatannya.
Hamzah mengatakan hak interpelasi ini hanya untuk memintai keterangan kepada Wali Kota soal program KDS. Hal ini tentulah bukan hal yang menakutkan jika memang program tersebut dijalankan sesuai aturan.
“Apa yang kami lakukan ini bukan untuk menghancurkan pemerintahan, kami hanya ingin memperbaiki kontruksi penerimaan KDS, mulai dari pendaataan, pemilihan koordinator, hingga penyaluran,” ucap Hamzah, Rabu (25/5).
Baginya ini tidak ada kaitannya dengan pelengseran untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Wali Kota.
“Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemakzulan,” terangnya.
Hamzah menyebut berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, banyak sekali kejanggalan soal program KDS.
Baca Juga:
“Bukti-bukti dan fakta yang kami miliki sudah sangat-sangat kuat untuk program KDS ini, makannya kami ingin mempertanyakan semua temuan kami ini kepada Pemkot Depok,” tegasnya
Untuk itu, pihaknya akan mendesak kepada DPRD Kota Depok untuk segera menjadwalkan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok. (mcr19/jpnn)
Hamzah sebut hak interpelasi yang diajukan 33 anggota dewan dari lima fraksi, tidak ada kaitannya untuk melengserkan Wali Kota Depok dari jabatannya.
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
