Superpedas! Begini Sindiran Tajam Babai Suhaimi Untuk Pemkot Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota DPRD Fraksi PKB Babai Suhaimi sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang tidak proaktif dan terlalu mengedepankan ego.

Terlebih, saat DPRD Kota Depok melayangkan hak interpelasi untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

“Saya sangat menyangkan sikap pemerintah yang sama sekali tidak akomodatif, proaktif, dan terlalu ego. Ketika ada kritik dari dewan, yang memang dewan itu tugasnya mengkritisi dan mengawasi, pemerintah langsung baper, marah, benci. Pemerintahan model apa kayak gitu,” kata Babai, Rabu (18/5).

Pemkot Depok dan DPRD sama-sama penyelenggara pemerintah daerah, yang seharusnya sering duduk bareng untuk merumuskan sebuah kebijakan di Kota Depok.

“DPRD ini sama-sama penyelanggara pemerintah daerah, bahkan seharusnya merumuskan apapun ya duduk bareng. Ada kompromi-kompromi yang formalistis yang sudah diatur lewat ketentuan, dan ada pula kompromi-kompromi di luar itu, tetapi ini kan tidak,” jelasnya.

Babai menyebut dalam membangun Kota Depok harus dilakukan bersama-sama, tidak ada yang namanya kalah dan menang, serta kawan dan lawan.

“Begitu juga tentang penetapan koordinator KDS di kelurahan, tidak boleh seperti itu caranya. Kan semuanya sudah diatur dalam UU tentang persoalan sosial di Kemensos," tegasnya.

Dalam pendataan warga miskin hukumnya wajib bagi kelurahan mengadakan rapat dengan mengundang RT, RW, dan orang-orang yang dianggap penting dalam membahas data orang-orang miskin.