Civitas Academica UPI Kritik Manuver Politik Jokowi: Tidak Mencerminkan Sikap Negarawan
Di samping itu, kenegarawaan seorang Presiden Republik Indonesia dianggap tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidkkan Nasional, yakni 'Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, Tur wuri handayani'.
"Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan," ujarnya.
Menurutnya, sikap dan tindakan tersebut jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu hingga meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
"Dan yang lebih buruk, dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara," tegasnya.
Forum civitas academica UPI juga menyampaikan lima poin tuntutan dalam petisi Bumi Siliwangi, lima poin itu ialah:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.
2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Civitas academica UPI menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan mengkritisi sikap Presiden Jokowi melalui petisi Bumi Siliwangi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
