Gus M: Ada Intrik Politik di Wacana Perombakan Pejabat Besar-besaran di Akhir Masa Jabatan Bima-Dedie
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan perombakan pejabat besar-besaran dalam waktu dekat ini, atau setelah Wali Kota Bima Arya selesai mengikuti Lemhanas.
Rencana tersebut pun mendapat respons dari Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.
Pria yang akrab disapa Gus M itu menilai bila mutasi menjelang akhir masa jabatan itu terbatas hanya untuk mengisi kekosongan.
Baca Juga:
"Enggak harus rotasi besar-besaran, dengan dalih efek dari promosi. Kalau ada kepala dinas (kadis) yang dianggap melakukan kesalahan bukan berarti harus dipindahkan. Solusinya, kan ada tools reward dan punishment yang bisa dijalankan," ujar Gus M.
Kata dia, kekosongan jabatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) kan sudah lama dibiarkan.
Namun, apabila dilakukan rotasi dan promosi menjelang akhir masa jabatan, terkesan akan berdampak kental dengan kepentingan politik
"Walaupun rotasi dan promosi jabatan struktural itu menjadi prerogatif wali kota, tentunya hal itu tidak boleh mengesampingkan norma yang ada. Contoh, pejabat yang belum satu tahun menjabat, tetapi akan dirotasi," ucapnya.
Ia pun mempertanyakan bagaimana wali kota mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan jabatannya serta melaksanakan program untuk mencapai target kinerja.
Gus M menilai kalau perombakan pejabat besar-besaran dilakukan di akhir masa jabatan Bima-Dedie, hal itu akan memunculkan kesan intrik politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
