Keras, MPPW PAN Jabar Minta Polisi Periksa Zulkifli Hasan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyetujui penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, mendapat protes keras dari kader partai.

Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPPW) PAN Jawa Barat bahkan meminta Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa Zulkifli Hasan sebagai anggota DPR/Wakil Ketua dan Ketua Umum partai.

"Terdapat anggotanya di DPR/MPR tetapi tidak menjalankan mekanisme sesuai 'UU MD3', untuk mengusulkan penundaan Pemilu," kata Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah ( MPPW ) PAN Jawa Barat Ahmad Adib Zain dihubungi JPNN.com, Selasa (1/3).

Tidak cuma itu, Ahmad menegaskan, MPPW PAN Jabar menanggapi pernyataan salah satu kadernya itu dengan serius.

Bahkan, Dia meminta aparat penegak hukum juga memeriksa Zulkifli Hasan, karena pernyataannya terkait penundaan Pemilu yang dapat diduga melawan konstitusi.

"Pernyataannya juga seolah menyampaikan ujaran agar orang/partai/ KPU menunda melaksanakan peraturan perundang-undangan RI yang sah serta merusak agenda kenegaraan yang sangat penting sebagai amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," tegas Ahmad.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju atas usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia mengatakan, akan berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat. "Kami akan bertemu dengan partai koalisi dan kelompok masyarakat lainnya," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (25/2).