Dedi Mulyadi Beberkan Dugaan Penyebab Konflik Pertanahan hingga Pembakaran Mobil Polisi di Depok

KDM mengatakan, bahwa masalah akut dari negeri ini termasuk di Jawa Barat adalah pembiaran.

“Misalnya bangunan liar di trotoar dibiarkan, bangunan liar di atas tanah daerah marka jalan dibiarkan, bangunan liar di atas sungai dibiarkan, bangunan di atas permukaan laut dibiarkan,” ujarnya.

Menurutnya, pembiaran tersebut terjadi lantaran semua orang cuek.

“Lurah-lurah yang seharusnya secara teknis mengetahui lingkungan itu malah melakukan pembiaran. Sampah dibiarkan, semua aparat ini membiarkan secara teknisnya. Untuk itu, mulai saat sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran-pembiaran itu. Kapan si kita ini ribut? kalau ada peristiwa. Nah kalau yang sekarang nih sudah ada peristiwa kriminal, baru ribut ngurusin persoalan kependudukan,” jelasnya.

Baginya, pemerintah harus cepat tanggap dalam menyikapi permasalahan ini.

“Harusnya ini enggak boleh terjadi, kalau sejak awal pemerintah cepat tanggap menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lingkungan, seperti urusan KTP di wilayah Cimanggis ini kalau sejak dulu diberesin enggak akan ada peristiwa pembakaran, tidak akan ada konflik pertanahan. Ini karena dibiarkan orang bangun di tanah negara, itu dibiarkan dari dulu,” tuturnya.

Seharusnya, jika itu melanggar dan tanah bukan miliknya, harusnya ketika pelatakan batu pertama ditanamkan harus sudah ada tindakan.

“Sekarang dibiarkan, sekarang sudah punya anak cucu ada di situ, hari ini baru engeh. Pokoknya di bawah kepemimpinan saya di Jawa Barat, Bupati,  Walikota, Camat, Lurah sampai tingkat RT/RW tidak boleh melakukan pembiaran terhadap pelanggaran di lingkungan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)