19 Jabatan Non-ASN Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Ini Berpotensi Dialihkan Jadi Outsourcing

Minggu, 16 Oktober 2022 – 15:05 WIB
19 Jabatan Non-ASN Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Ini Berpotensi Dialihkan Jadi Outsourcing - JPNN.com Jabar
Ilustrasi outsourcing atau honorer. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendata tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang menjadi rujukan masing-masing instansi.

Tercatat ada 152.083 honorer dari sejumlah jabatan seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan serta sejenisnya yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai.

Hal ini merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022, 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non-ASN.

Selain itu, peraturan ini pun sudah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Daerah.

Pada siaran pers BKN 020/RILIS/BKN/X/2022, 5 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal resmi BKN berjumlah 2.215.542.

Data tersebut terdiri dari 335.639 tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di Instansi Daerah.

Dalam lampiran surat tersebut, BKN juga mendata jumlah tenaga honorer yang tidak sesuai dengan aturan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Berikut ini 19 jenis jabatan yang tidak sesuai ketentuan pendataan non-ASN di Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, terdapat 866 honorer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News