Bambang Soesatyo dan OJK Buka Suara Ihwal RUU P2SK, Begini Komentar Keduanya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Wakil Ketua Badan Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bambang Soesatyo angkat suara ihwal Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai pelaku perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) banyak yang belum siap memisahkan UUS sesuai aturan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun UU tersebut mengamanatkan agar UUS harus memisahkan diri dari induk perbankan (spin off) paling lambat 16 Juli 2023.

Skema pemisahan UUS yang dapat dilakukan perbankan meliputi mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru, melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah, dan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang sudah ada.

Menurut Bamsoet, persoalannya sekarang berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hingga 2020 masih terdapat 9-12 UUS yang menyatakan belum siap.

Sementara menurut data Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), hingga agustus 2022 masih ada 21 UUS yang harus spin off dari induk perbankan.

Bamsoet menilai di tengah perekonomian yang belum atau tengah berupaya bangkit dan memulihkan diri dari dampak pandemi, implementasi spin off tentu bukan hal yang mudah.

"Dalam wacana yang berkembang di ranah publik muncul aspirasi yang mengemuka terkait kebijakan spin off, di antaranya adalah penundaan tenggat waktu atau perubahan kebijakan spin off dari yang bersifat mandatory menjadi sebuah pilihan sukarela atau voluntary," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/10).