Pendistribusian Pokir Dewan Tidak Transparan, Pengusaha Bogor Datangi DPRD

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor melakukan audiensi bersama Komisi 3 DPRD Kota Bogor.

Dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas dan didiskusikan, yakni terkait pekerjaan dan realisasi Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD Kota Bogor yang dilakukan SKPD di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq bersama sejumlah asosiasi di antaranya, Gapensi, Aspekindo, Aspeknas, Gapeksindo, Askonas, diterima langsung Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto beserta anggota.

"Kami bersama para asosiasi datang ke gedung wakil rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir. Kami ingin mendapatkan keterbukaan dan transparansi terkait alokasi dan mekanisme realisasi Pokir," ucap Ketua Askekindo Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad.

Dia mengatakan bahwa Kadin mengetahui asosiasi mana saja yang berhak mendapatkan pekerjaan Pokir.

Namun, selama proses pendistribusian pekerjaan Pokir terbilang tidak jelas dan banyak pengusaha yang tidak mengetahuinya.

"Kami dari asosiasi bergerak atas dasar memperjuangkan anggota, yang berangkat dari keresahan para asosiasi, salah satunya pembahasan tentang Pokir. Kami berharap dan menginginkan bahwa proses dan alur pendistribusian Pokir sesuai dengan aturan dan norma yang ada," tuturnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Aspekindo, Purwana Riyadi mengatakan paket pekerjaan Pokir itu didistribusikan oleh SKPD, dan ada usulan-usulan dari DPRD terkait Pokir.