PAKSI Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan DPRD Kabupaten Bogor Soal Proyek Pokir
“Kami harus terbuka dan mengungkap persoalan ini sampai ke akar-akarnya, karena menurut fakta persidangan, koordinasi tersebut bermula karena ada anggota dewan yang marah, banyak pokok pikiran (pokir) mereka tidak terakomodir di Dinas PUPR khususnya,” ujarnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan, tudingan adanya kolabirasi antara penyidik dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor tersebut tidaklah benar.
“Penyidik yang dimaksud tidak pernah bertemu dengan Bupati Bogor, sebagaimana tuduhannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada sidang perkara dugaan suap BPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (5/9), anggota DPRD disebut-sebut meminta proyek dengan total anggaran Rp 198 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Terdakwa Maulana Adam yang menjabat Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam berita acara perkara (BAP) mengungkapkan bahwa ada pertemuan terbatas antara DPRD dengan pihak eksekutif khusus membahas permintaan proyek dengan istilah pokok pikiran (Pokir).
Kata Adam, pertemuan yang dinotulenkannya itu bersifat mendadak. Ketika itu, dia diminta hadir oleh Sekda Burhanudin untuk menjelaskan pokir dihadapan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
“Pertemuan itu membahas Pokir, saya ditelepon oleh Pak Sekda, kami rapat. Rapat dadakan, saya hadir, ternyata di situ sudah ada Ketua Dewan, Pak Usep, Kadisdik, dan Kadinkes,” ucap Adam.
Dalam pertemuan itu, anggota dewan marah kepada eksekutif lantaran tidak mendapat bagian untuk mengerjakan kegiatan pokir-pokir di wilayah Kabupaten Bogor.
PAKSI mendesak aparat penegak hukum agar berani mengusut kasus dugaan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dan oknum KPK soal Pokir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
