Wacana Pembatalan Penghapusan Honorer, Sekda Kota Bogor: Kami Masih Menunggu Rumusannya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sopiah turut berkomentar atas rencana pemerintah pusat yang membatalkan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Sekadar diketahui, batalnya rencana penghapusan tenaga honorer tersebut lantaran banyaknya keluhan sejumlah pemerintah di daerah (Pemda).

Dirinya menyebut sangat menyambut baik rencana pembatalan tersebut.

Karena baginya, bukan tidak mungkin pelayanan publik di Pemkot Bogor bakal lumpuh jika pemerintah kekeuh menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018, dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang mewajibkan Pemda untuk menghapus pegawai honorer atau non-ASN di wilayah kerjanya.

"Belum, jadi Apeksi (Bima Arya) dengan Menteri Menpan RB baru bertemu, katanya akan dirumuskan, tetapi nantinya seperti apa rumusannya kami masih menunggu," ucapnya, Kamis (15/9).

Syarifah menyebut keputusan penundaan pembatalan penghapusan juga belum secara resmi diumumkan oleh pemerintah pusat.

"Tetapi rumusannya memang belum ada," terangnya.

Namun, pemerintah kembali membuka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2022.