Begini Cara Pemkab Bogor Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Netzme, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi melaksanakan program digitalisasi pada ekosistem desa serta program ketahanan pangan di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu (24/8).

Program ini untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan-Launching Digitalisasi Desa Gunungputri dan mengakselerasi perekonomian Jawa Barat serta tercapainya visi Jawa Barat menjadi provinsi digital.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Jeffri D. Putra mengatakan pihaknya berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat hingga memulihkan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara empat kebijakan lainnya yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

"Hingga saat ini, UMKM atau penjual yang menggunakan QRIS di Jawa Barat jumlahnya sekitar 23 persen di tingkat nasional atau sekitar 4,3 juta merchant," kata Jeffri.

Tak hanya itu, pengguna QRIS di Jawa Barat sendiri mencapai sekitar 5,5 juta pengguna atau 26 persen dari 24,1 juta pengguna nasional.

"Jadi, semakin sering QRIS digunakan UMKM atau Merchant ini akan memudahkan perbankan menangkap profil UMKM, sehingga akan menambah credit point untuk mengajukan pembiayaan," ungkap Jeffri.

Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.