Gegara Pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Kota Bogor Naik 1,1 Persen
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki kebijakan strategis umum dan khusus dalam penanggulangan dan menekan angka tingkat kemiskinan.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam rakor menyampaikan bahwa Pemkot Bogor sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, perusahaan swasta untuk skema CSR, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Organisasi Perempuan, serta lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menekan angka kemiskinan.
“Karena yang saya lihat kondisinya memang tidak baik-baik saja, banyak yang terdampak akibat Covid-19 hingga akhirnya menambah jumlah keluarga miskin di Kota Bogor,” ucap Dedie.
Dirinya menjelaskan banyak kategori kemiskinan fisik yang terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni, serta kemiskinan dari sisi mental masyarakat.
“Yang tidak terlihat justru cukup berbahaya adalah mental kemiskinan. Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah akhirnya tidak mengambil kesempatan yang terbuka itu," tutur Wakil Wali Kota Bogor.
Beragam intervensi sudah dilakukan oleh Pemkot Bogor, yang terkecil adalah upaya peningkatan masyarakat prasejahtera dengan penyisihan anggaran sebesar 7 persen dari total APBD Kota Bogor.
Dengan demikian harus ada upaya yang betul-betul terstruktur sehingga jika kemiskinannya terstruktur maka pengentasannya pun harus terstruktur.
"Segera ada kontribusi dari masing-masing dinas, yang kemudian dari dinas-dinas yang lain mendorong mentalitas. PR-nya masih banyak, bukan semata-mata unsur intervensi pemerintah saja, tetapi apapun yang harus dilakukan,” tuturnya.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan pascapandemi Covid-19 di Kota Bogor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News