Forkopimda Kota Bogor Berlakukan Status Konflik Sosial di Kawasan MIAH

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, akan ada pengamanan bersifat netral disekitaran lokasi selama status konflik sosial atu selama 90 hari kedepan.

Dengan adanya penetapan status konflik sosial ini bertujuan untuk melakukan musyawarah dan mufakat.

“Ini bukan untuk menghentikan kegiatan untuk tidak membangun masjid tersebut, tetapi ini dilakukan demi mencapai musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Justru ini adalah awal, 90 hari ke depan kami akan berusaha melakukan upaya rekonsiliasi bagi kedua belah pihak,” tuturnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, diambilnya langkah penetapan status konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ini berdasarkan hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan adanya potensi konflik sosial yang besar.

“Forkopimda atas pesetujuan DPRD menyepakati, menetapkan status konflik di lokasi tersebut, sehingga forkopimda melakukan langkah-langkah yang terukur di sana untuk menghentikan semua kegiatan, dan mengikhtiarkan terjadinya islah, musyawarah untuk mufakat,” jelas Bima Arya.

Dia mengatakan bahwa penetapan ini diambil untuk dilakukan intervensi secara fisik untuk memperbaiki tanggul yang ada di sekitaran pembangunan masjid, karena dinilai rawan longsor.

“Sesegera mungkin kami akan turun di sana untuk menghentikan aktivitas di sana dan memberi kesempatan pada dinas PUPR untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sambil tentunya kami mengupayakan mediasi dengan semua yang ada,” ujar Bima Arya. (mcr19/jpnn)