Rapor Merah Perlindungan Anak Jawa Barat, KMPPA Pertanyakan Keseriusan Pemerintah
Perlindungan anak seharusnya menjadi komitmen bersama Pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam hal indikator pencapaian kota dan kabupaten layak anak.
“Saya lihat Pemda melalui SKPD terkait bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas,” ucap Andri yang juga Direktur LP3A (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Jabar.
Jika dilihat dari sisi anggaran, misalkan Kota Bandung pada 2021 hanya menganggarkan Rp 500 juta, Kabupaten Cirebon Rp 400 juta dan Karawang Rp 800 juta.
“Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan sejumlah lembaga atau organisasi perlindungan anak tak memiliki konsep dan anggaran yang jelas,” katanya.
Melalui momentum Hari Anak Nasional yang jatuh kemarin, KMPPA Jabar sebagai komunitas masyarakat dari berbagai profesi dan latar belakang ini hadir di kota dan kabupaten untuk mendukung dan mendrong Pemda dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah lebih responsive terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak eksklusif merasa perlindungan anak cukup ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak,” imbuhnya. (mcr27/jpnn)
KMPPA Jabar menilai perlindungan anak di wilayahnya masih minim. Pihaknya menyentil Pemda yang seolah tak serius menjamin hak dan perlindungan anak.
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
