Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Bapenda Jabar
Oleh karena itu, diperlukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya perubahan dari sisi legislasi dan undang-undang.
Baca Juga:
Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengintegrasikan data melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Kami membuat waktu untuk Perppu menjadi Automatic Exchange of Information (AEOI). Pajak yang diberikan power untuk bisa mengakses informasi. Kami kemudian juga mengikuti Internasional Tax Agreement untuk menghindari best erotion profit shifting. Itu semuanya kami lakukan untuk memperkuat APBN, setelah dua tahun terkena pandemi dan ini menimbulkan dampak yang besar,” kata Sri Mulyani.
Pemenuhan penerimaan pajak di Indonesia pun sangat dibutuhkan untuk pengembangan di banyak sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebutuhan memperbaiki TNI Polri, dam birokrasi.
Selain itu, reformasi perpajakan dari sisi perbaikan kepatuhan internal dan membangun sistem IT di sisi perpajakan menjadi sangat penting untuk meminimalisir ‘fraud’.
“Ini semuanya akan membutuhkan dana. Kemarin menghadapi pandemi uangnya enggak datang dengan sendirinya, harus dikoleksi melalui pajak,” tuturnya.
Menkeu pun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang terus mendukung dalam membangun perpajakan di Indonesia.
“Kami enggak mungkin terus membangun perpajakan di Indonesia yang baik tanpa dukungan dari para stakeholder. Jadi kami berterima kasih semuanya memberi kontribusi yang luar biasa penting bagi kami,” ujarnya. (mcr27/jpnn)
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penghargaan kepada Bapenda Jabar atas kinerjanya membangun Reformasi Perpajakan Nasional.
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
