Geram Dengan Jawaban Monoton Pemkot Depok, Begini Komentar Pedas Komisi D Soal DTKS
Seharusnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok rutin mengadakan musyawarah antarkeluarahan untuk membahas data tersebut dengan melibatkan RT dan RW.
“Itu wajib dilakukan empat bulan sekali agar transparan dan terbuka, dengan melibatkan RT, RW, dan stakeholder lainnya,” ujar Rudy.
Sistem juga harus segera di perbaiki, validasinya ditingkatkan, libatkan RT, RW, fasilitatornya ditambah, dan tunjangan untuk fasilitator juga harus diperhatikan.
“Nantinya setelah melakukan musyawarah kelurahan, dicek kembali melalui fasilitator kelayakan masyarakat yang masuk ke DTKS, kemudian bisa dipasang stiker di rumahnya sebagai penanda bahwa orang tersebut sudah terdaftar,” tutupnya. (mcr19/jpnn)
Sekretaris Komisi D Rudy Kurniawan, kritik Pemkot Depok soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok yang masih amburadul.
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
