Terbebani Anggaran Gaji PPPK, Ade Yasin Curhat ke DPR RI

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan keluh kesahnya kepada DPR RI, mengenai kebijakan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dibebankan kepada pemerintah daerah.

"PPPK tahun ini kami menganggarkan hampir Rp100 miliar dari APBD Kabupaten Bogor, sementara BKPSDM kami masih mengajukan kekurangan pegawai tahun ini pada angka 2.500 orang," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4)

Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaan itu meningkat dari 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar.

Peningkatan tersebut karena adanya penambahan PPPK dari sebelumnya 1.182 orang, kemudian bertambah 1.600 orang pada tahun ini.

Ade Yasin meminta agar pemerintah pusat turut membantu daerah dalam pembiayaan gaji PPPK yang sejauh ini membebani APBD.

Ade Yasin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu mengaku kesulitan, untuk mengerem belanja pegawai di angka 30 persen dari total belanja daerah karena hingga kini Kabupaten Bogor masih kekurangan PNS.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,4 juta jiwa.

"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang, tentu ini bukan angka yang ideal. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” kata Ade Yasin.