Pj Gubernur Jabar Tegaskan Tak Akan Terbitkan Kepgub Skala Upah Buruh Bekerja di Atas 1 Tahun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan serikat pekerja atau buruh di Jawa Barat masih terus terjadi. Teranyar, para buruh ini kembali menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar pada Rabu (20/3).

Para buruh ini mendesak Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin untuk mengeluarkan Kepgub mengenai skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.

Pekerja merasa Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Mininum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 kurang memenuhi rasa keadilan.

Merespons hal itu, Bey menegaskan tidak akan menerbitkan Kepgub untuk buruh yang bekerja di atas 1 tahun.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, Gubernur hanya memiliki kewenangan terkait UMP.

Bey Machmudin sendiri yang ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur, berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang harus patuh terhadap aturan yang mengikat.

Meski demikian, Bey mengapresiasi DPRD Jabar dan perwakilan pekerja yang mau duduk bersama membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.

”Saya mengapresiasi inisiasi DPRD Jabar, ini pertemuan Pemda Provinsi Jabar dan Serikat Pekerja dan ini adalah pertemuan ketiga kami," kata Bey dalam keterangannya, Jumat (21/3).