Pengusaha dan Ekonom Optimistis Pilkada Serentak 2024 Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Meski begitu, ia meyakini para pengusaha tak perlu khawatir akan hal ini sebab ada hubungan mutualisme antara pemerintah dengan pengusaha yang selama ini terjalin.

“Biaya kontestasi Pemilu, biaya capres cawapresnya mohon maaf, uangnya pasti dari dunia usaha, dan ini sudah tahu sama tahu,” tuturnya.

Sementara itu, Akademisi FEB Unpad Fery Hardiyanto menyampaikan, satu hal yang disoroti menjelang Pemilu ada isu ekonomi yang menggemparkan.

Fery pun memberi contoh isu ekonomi pada Pemilu 2019 adalah Indonesia diprediksi menjadi sebuah negara yang gagal.

Isu itu muncul dilatarbelakangi dengan serentetan krisis ekonomi global, seperti Moneter 1998, finansial sektor di tahun 2008-2009, dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

“(Tetapi) isu ini tidak bisa dipakai dalam kontestasi,” ucapnya.

Ia pun membahas soal kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang kerap kali dinilai merugikan masyarakat atau para pengusaha.

Salah satunya ialah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI.