Pengusaha dan Ekonom Optimistis Pilkada Serentak 2024 Tak Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa membantu kepemimpinan presiden di periode selanjutnya.

“Kenapa Jokowi selalu dianalogikan sesuatu yang tidak baik dalam mengeluarkan kebijakan ekonom? Justru yang dilakukan pemerintah ialah meletakkan dasar yang sangat bagus untuk presiden berikutntnya, contohnya adalah penanganan pandemi,” ujar Fery.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Indonesia dinilai hanya terpuruk selama 6 bulan saja. Di tahun 2021, perekonomian mulai bangkit dan bergeliat.

“(Kemudian) keluar Omnibus Law, the next presiden begitu susahnya untuk mengganti Omnibus Law. Karena ini mencampurkan seluruh kebijakan dan regulasi menjadi Omnibus Law,” tuturnya.

“Bagus apa enggak? Dasarnya adalah produktivitas. Mudah-mudahan, presiden berikutnya bisa merepresentasikan Omnibus Law secara lebih bagus,” sambungnya.

Kemudian, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Priyanto Budi Nugroho memaparkan yang perlu lebih diwaspadai adalah risiko perlambatan ekonomi global.

Sebab, OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 2,7% pada 2023 dan 2,9% pada 2024, lebih rendah dari pertumbuhan 2022 sebesar 3,2%.

Isu inflasi masih membebani pemulihan ekonomi. OECD memproyeksikan inflasi kawasan akan berada di level 6,6% pada 2023 kemudian melandai ke level 4,3% pada 2024. Kendati demikian, inflasi inti diperkirakan masih persisten tinggi.