PPDB Kota Bogor Dirundung Banyak Masalah, Dewan Minta Sistem Zonasi Dirombak

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Banyaknya aduan dan terkuaknya kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor, membuat Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto angkat suara.

Menurut Atang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menindaklanjuti dengan tegas dan serius terkait adanya temuan ini.

Langkah Wali Kota Bogor untuk membuka pusat aduan, dianggap oleh Atang sudah tepat. Namun, hal tersebut harus dilanjutkan dengan penelusuran kasus titip KK, agar ada output yang jelas agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

“Pemerintah harus tegas dan serius. Penertiban dan penelusuran titip KK ini sebenarnya mudah diselesaikan, tracking datanya bisa dengan mudah dijalankan, jika memang ada keinginan serius pemerintah untuk menyelamatkan sistem pendidikan di masa depan,” ujar Atang.

Doktor dari IPB University ini juga menilai banyaknya masalah di tingkat SMA dan sederajat menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga Atang menilai kewenangan pelaksanaan tugas selayaknya dikembalikan ke tingkat Kota atau Kabupaten.

"Secara jumlah SDM dan berbagai perangkat yang dimiliki, Provinsi terlalu jauh rentang kendalinya. Sudah selayaknya SMA sederajat dikembalikan kewenangannya ke Kota dan Kabupaten, agar lebih teekoordinasi, terevaluasi, dan tertangani", jelasnya.

Atang menilai bahwa PPDB yang menggunakan sistem zonasi dalam beberapa tahun terakhir perlu dirombak. Hal ini dikarenakan dalam tiga tahun terakhir kasus PPDB semakin meningkat.

"Sistem zonasi perlu dirombak. Saya kira apa yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang bisa dijadikan evaluasi menyeluruh. Zonasi bisa dibuat hanya untuk porsi pelengkap, tapi sistem utamanya harus dibuat yang baru", jelasnya.