Tak Terima Disebut Kota Intoleran, Mohammad Idris Pertanyakan Hasil Survei Setara Institute

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris sebut jangan jadikan kasus penyegelan Ahmadiyah sebagai penilaian dari kota yang intoleran.

Sekadar diketahui, Setara Institute kembali merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022, dan Kota Depok menjadi kota terendah kedua dalam hal toleransi setelah Kota Cilegon.

Kota Cilegon menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah, dan Kota Depok menduduki peringkat ke-93.

Idris mengatakan jangan jadikan kasus penyegelan Ahmadiyah sehingga Kota Depok dianggap sebagai kota yang intoleran.

“Misalnya penyegelan Ahmadiyah, ini dianggap sebagai sebuah kasus yang intoleran. Ini harus dipertanyakan, apakah memang demikian? Karena memang kami melakukan penyegelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ketika ada kasus itu kami juga selalu mengikuti peraturan pemerintah pusat,” ucapnya, seusai melaksanakan kegiatan tarawih keliling (Tarling), di Masjid Jami At-Taqwa, Kecamatan Pancoran Mas, Senin (10/4) malam.

Baginya penyegelan tersebut dilakukan karena ingin menjaga dan menyelamatkan warga dari beragam potensi serangan dan ancaman-ancaman.

“Kami ingin menjaga dan menyelamatkan saudara-saudara kita Ahmadiyah, yang memang pada saat itu mendapatkan serangan dan kemungkinan ancaman-ancaman dari sebagian warga yang ada di Kota Depok,” tuturnya.

Idris juga menyebut bahwa apa yang dilakukannya pada saat itu sesuai dengan fatwa MUI yang menyebutkan jika mereka aliran sesat.