KPID Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan ASO di Jabar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat meminta kepada pemerintah untuk segera memastikan jadwal sisa tahapan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Jawa Barat.

ASO adalah kebijakan strategis pemerintah yang menghentikan siaran televisi analog ke siaran digital.

Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan, selama ini masyarakat resah ihwal ketidak jelasin jadwal yang bahkan membuat lembaga penyiaran juga menghadapi ketidakpastia bisnis.

“Intinya kami memohon kejelasan dan kepastian, jangan hanya dijanjikan jadwal lalu dibatalkan. Kepastian ini penting demi menjamin hak masyarakat atas informasi sesuai dengan hak asasi manusia,” kata Adiyana dalam keterangannya, Sabtu (8/4).

Kata Adiyana, belum lama ini pihaknya menerima desakan masyarakat agar pemerintah segera mewajibkan ASO di wilayah Jabar yang tersisa.

Dari 8 wilayah layanan, baru Jabar 1 yang sudah melakukan ASO, sedangkan wilayah Jabar 2 sampai dengan 8 sampai saat ini tidak ada kepastian kapan ASO dilaksanakan.

“Kami harus menjaga marwah pengelolaan frekuensi ini, sehingga negara tidak boleh kalah,” ujarnya.

Ia memaparkan, salah satu lembaga penyiaran di Sumedang sebenarnya sudah siap ASO pada Maret 2022, jauh sebelum ASO secara nasional diberlakukan pada 2 November 2022. Namun sampai saat ini masih terkatung-katung.