Pengamat Unjani Duga Ada Investasi Politik dan Kampanye Halus Dalam Program KDS Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Sida turut memberikan komentar terkait polemik yang terjadi antara DPRD dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh 38 anggota dewan dari enam fraksi memang menarik perbincangan banyak pihak.

Pasalnya, para anggota dewan itu menentukan sikap dari beberapa permasalahan dan yang paling mencolok yaitu terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

“Saya pikir hak interpelasi yang digaungkan DPRD Kota Depok salah satu cara tepat, tetapi menurut saya itu merupakan hak yang bisa digunakan untuk sesuatu yang urgent sekali padahal ini masih bisa dibicarakan dengan baik,” ucap Arlan kepada JPNN.com, Sabtu (14/5).

Arlan menyebut, konteks mosi tidak percaya hingga berujung hak interpelasi ini, sudah menjadi sesuatu yang urgent dari kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dibahas bersama, sehingga terlihat ada arogansi.

“Sepertinya hak interpelasi ini bisa dijadikan pilihan terkahir, sebelum menggunakan hak tersebut para anggota dewan dan Pemkot Depok bisa menggunakan cara lain seperti, dialog, mengadakan pertemuan, atau bersurat,” ujarnya.

Dia menilai, program KDS ini merupakan sebuah program yang positif untuk membantu masyarakat Kota Depok. Namun, yang menjadi pesoalan ialah dalam pelaksanaannya terjadi keresahan bagi para anggota dewan.

“Yang saya lihat, ini ada keresahan yang dirasakan oleh 38 anggota dewan terkait KDS yang hanya menyasar golongan dari partai tertentu saja, atau bisa disebut investasi politik 2024 melalui soft campaign (kampanye halus),” tuturnya.