Gegara Hal Ini Pemkab Bekasi Tunda Pilkades PAW di Sembilan Wilayah

"Jika dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas maka bisa berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari," ucapnya.

Pihaknya berharap regulasi yang menjadi landasan hukum Pilkades PAW bisa segera diterbitkan agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus memberikan kepastian hukum bagi panitia pemilihan.

"Juga demi memastikan stabilitas pemerintahan desa. Dengan aturan yang jelas, diharapkan Pilkades PAW dapat berlangsung secara transparan, demokratis dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat di sembilan desa yang terdampak," kata dia. (antara/jpnn)