Bawaslu Kabupaten Bogor Beberkan Larangan dan Ketentuan Kampanye di Tempat Ibadah dan Satuan Pendidikan

Selain perguruan tinggi, maka tempat pendidikan apapun baik pendidikan formal maupun non formal tidak boleh dijadikan tempat kegiatan kampanye.

Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pasangan calon Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati Bogor, tim kampanye, sukarelawan agar tidak melaksanakan kegiatan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Berdasarkan UU 10 2016 pasal  72 ayat (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan diatas akan dikenai sanksi, berupa peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/atau

“Kemudian, penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut berdasarkan pasal 187 ayat 3 bahwa ada sanksi pidana yang akan menjerat pelanggaran tersebut.

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp 1 juta,” tandasnya. (mcr19/jpnn)