450 Personel Disiagakan Polres Sukabumi Kota Demi Amankan Pemilu dan Pilkada 2024

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Polres Sukabumi Kota menerjunkan sekitar 450 personel atau dua pertiga kekuatan untuk mengawal dan mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, personel tersebut merupakan gabungan dari polres dan polsek.

"Ratusan personel yang kami turunkan ini disebar ke sejumlah lokasi untuk memberikan keamanan kepada masyarakat selama tahapan hingga selesai pemilu," kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo seusai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di Lapang Manunggal Kodim 0607 Kota Sukabumi.

Menurut Ari, dua pertiga kekuatan Polres Sukabumi Kota ini tergabung dalam beberapa Satgas Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 untuk mengawal seluruh tahapan pesta demokrasi Pemilu 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Sukabumi yang juga digelar serentak menjelang akhir 2024.

Selain itu, Polres Sukabumi Kota juga bergabung dengan ratusan personel dari TNI, pemerintahan dan instansi terkait lainnya untuk membantu mengamankan Pilkada serentak 2024, antara lain; Subdenpom Kota Sukabumi, Kodim 0607 Kota Sukabumi, Yonif 310/Kidang Kancana, Yon Armed 13/Kostrad, Dinas Satuan Polisi Pamong Praha Kota/Kabupaten Sukabumi, Dishub Kota/Kabupaten Sukabumi, Dinkes Kota/Kabupaten Sukabumi, Kesbangpol Kota/Kabupaten Sukabumi dan BPBD Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

Ia menambahkan dengan menyiagakan personelnya tersebut merupakan bentuk kesiapan Polres Sukabumi Kota dalam menghadapi pemilu dan pilkada di 2024 mendatang. 

“Ratusan personel ini untuk pengamanan di berbagai tahapan pemilu, seperti kampanye, pemungutan suara, penghitungan, pascapenghitungan, sampai dengan pelantikan. Kami akan menjamin kepada warga masyarakat  bahwa TNI-Polri dan pemerintah daerah  siap mengamankan Pemilu 2024," tambahnya.

Ari mengatakan  dalam melakukan pengawalan dan pengamanan pemilu ini pihaknya mengedepankan komunikasi publik dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Sudah jelas perintah dari pimpinan tertinggi Polri yaitu Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mengaktifkan komunikasi publik dari berbagai tingkatan, bahkan para kapolsek dan dirinya juga diwajibkan turun langsung ke lapangan," ungkapnya.